Anggota DPR dari Fraksi PPP Epyardi Asda mendesak Pemerintah untuk menyusun program yang dapat mewakili semua sektor termasuk kewilayahan dan kebidangan. Pasalnya, karena keputusan MK, saat ini DPR tidak membahas satuan tiga tetapi hanya program.

"Saya sudah lima tahun di DPR selama ini kemitraan sudah cukup bagus karena itu saya meminta Pemerintah segera menyusun program yang berkesinambungan sesuai RPJM,"jelasnya saat Raker dengan Seluruh Mitra Kerja Kementerian membahas Pembicaraan awal RAPBN 2015, yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, di Gedung Nusantara, Rabu, (11/6).

Dia mengatakan, dirinya mendukung seluruh program yang berimplikasi bagi rakyat Indonesia. "Jangan buat program yang tidak berkesinambungan, karena kita ketahui infrastruktur wajib dan mendasar, swasembada pangan sampai sekarang belum tercapai targetnya,"jelasnya.

Dirinya mengusulkan kepada Pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ifnrastruktur, karena itu perlu dipertimbangkan usulan peleburanKementerian PU dan Dirjen Bina Marga. "Namanya bisa saja berubah menjadi Kementerian kalan,"katanya.

Menurutnya, 32 ribu km jalan nasional belum bertambah secara signifikan bahkan jalan trans Sumatera, Kalimantan sampai sekarangpun masih belum berjalan. "Karena itu kita perlu Kementerian khusus terkait jalan ini,"katanya.

Pada kesempatan itu, Anggota DPR Fary Djemi Francis (Fraksi Gerindra) meminta pemerintah memberikan target RPJMN kepada DPR. "Kita ingin tahu sudah sampai mana capaian oleh Stakholder Komisi V DPR ini, karena kita akan membicarakan anggaran tahun 2015,"ujarnya.

Dia mengatakan, data capaian program Kementerian harus merujuk Rancangan Program Jangka Menengah dan Nasional (RPJMN), melalui cara ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi anggota Dewan mendatang. (si)/foto:rizka/parle/iw.